Bocah tak bernama Nazar itu meninggal di pangkuan ibunya di sebuah Puskesmas. Anak itu meregang nyawa ketika bapaknya sedang berjuang mencari utangan Rp 20.000 untuk membiayai pengobatan anaknya yang sat itu menunggu di Puskesmas.
Berita itu yang mewarnai media massa pekan lalu ibarat bom dengan daya ledak cukup dahsyat di tengah masyarakat. Betapa tidak, bapak anak itu berjuang mencari utangan Rp 20.000. Padahal belum hilang dari ingatan betapa bagaimana pemimpin Sulsel menjanjikan KESEHATAN GRATIS saat kampanye dulu.
Yang banyak disesalkan orang, mengapa anak itu tidak ditangani seja lebih dulu sambil menunggu orang tuanya yang konon sedang mencari utangan dari tetangganya karena benar-benar tidak punya duit.
Bukan pejabat Indonesia kalau tidak pandai membuat alasan untuk menutupi kesalahannya dalam mengembang tugas dan tanggung jawab. Ketika berita matian bocah Nazar merebak, pihak puskesmas langsung melakukan pembelaan dengan mengemukakan standar pelayanan di puskesmas tersebut tanpa mau apakah masyarakat yang datang berobat paham standar baku dimaksud.
Maut memang tak pernah bisa dipastikan kapan datangnya. Bocah Nazar pun sudah menghadap pencipta-Nya tanpa banyak protes karena memang dia belumlah paham apa-apa tentang kehidupan ini.
Poin penting yang harus diperhatikan dari peristiwa ini adalah petugas kesehatan yang ditempatkan di semua Puskesmas sejatinya memberi pelayanan maksilam kepada setiap pasien yang datang dengan mengedepankan biaya yang harus dibayar pasien terlebih dahulu sebelum memberi pelayanan.
Yang harus diutamakan adalah kesehatan pasien karena alasan kesehatan itu pulalah yang memaksa mereka datang untuk berobat.
Tak ada gunanya lagi menyalahkan siapa pun dalam kasus ini, apalagi pihak Puskesmas dan keluarga Nazar mengaku sudah menyelesaikan masalah di antara mereka dan sudah saling memaafkan.
Harapan banyak orang tentu saja tidak ingin lagi mendengar kaba ada yang meninggal hanya karena tidak sanggup membayar biaya pengobatan Rp 20.000 di tengah-tengah upaya Gubernur Syahrul membuktikan janji kampanyenya menciptakan KESEHATAN GRATIS.
Senin, 11 Agustus 2008
Jumat, 01 Agustus 2008
Mahasiswa di Markas PSK
Dari sisi status antara mahasiswa dan pekerja seks komersial (PSK) ibarat langit dan bumi. Predikat mahasiswa bagi banyak orang masih dianggap memiliki nilai lebih dibandingkan orang sebayanya yang tidak beruntung duduk di bangku kuliah.
Sejatinya, mahasiswa diharapkan menjadi agen perubahan untuk membawa negeri ini menjadi lebih baik dan sejahtera. Mengharumkan nama bangsa melalui ukiran prestasi yang tentu saja membanggakan.
Sayangnya, tidak semua mahasiswa menyadari posisi lebih yang disandangnya. Lihatlah misalnya berita yang diturunkan Tribun, hari ini (Jumat,1/8), yang mengulas adanya oknum mahasiswa yang melakukan pekerjaan tidak terpuji.
Oknum mahasiswa yang nota bene berasal dari perguruan tinggi ternama dan saat ini sedang menyelesaikan studinya, dilaporkan oleh seorang perempuan yang diketahui sebagai pekerja seks komersial (PSK) telah melakukan sesuatu yang tidak selayknya dilakukan seorang mahasiswa.
Ironisnya, prosesi pertemuan mereka justru terjadi di tempat dugem di salah satu hotel ternama di Makassar. Fakta ini setidaknya menunjukkan betapa perilaku sebagian calon pemimpin bangsa ini sudah menjadikan tempat hiburan malam sebagai salah satu cara untuk menghabiskan waktunya.
Padahal, sebagai mahasiswa yang duduk di semester akhir, waktunya seharusnya lebih banyak digunakan membaca buku atau melakukan penelitian untuk mendukung kapasitasnya sebagai mahasiswa.
Bagi PSK, THM tentulah bukanlah tempat yang asing karena di situlah memang komunitas mereka dalam menjaring lelaki hidung belang. THM dan PSK memang ibarat dua sisi mata uang.
Jangan salahkan jika ada publik yang berasumsi bahwa mahasiswa saat ini tidak lagi seheboh dengan mahasiswa yang dulu berjuang membebaskan negeri ini. Mahasiswa saat ini sudah lebih banyak memikirkan diri sendiri ketimbang berpikir untuk bangsa.
Semoga saja oknum mahasiswa yang diberitakan Tribun Timur tidak mewakili prototipe mahasiswa masa kini, tetapi yang bersangkutan hanyalah anak adam yang sedang khilaf.
Sejatinya, mahasiswa diharapkan menjadi agen perubahan untuk membawa negeri ini menjadi lebih baik dan sejahtera. Mengharumkan nama bangsa melalui ukiran prestasi yang tentu saja membanggakan.
Sayangnya, tidak semua mahasiswa menyadari posisi lebih yang disandangnya. Lihatlah misalnya berita yang diturunkan Tribun, hari ini (Jumat,1/8), yang mengulas adanya oknum mahasiswa yang melakukan pekerjaan tidak terpuji.
Oknum mahasiswa yang nota bene berasal dari perguruan tinggi ternama dan saat ini sedang menyelesaikan studinya, dilaporkan oleh seorang perempuan yang diketahui sebagai pekerja seks komersial (PSK) telah melakukan sesuatu yang tidak selayknya dilakukan seorang mahasiswa.
Ironisnya, prosesi pertemuan mereka justru terjadi di tempat dugem di salah satu hotel ternama di Makassar. Fakta ini setidaknya menunjukkan betapa perilaku sebagian calon pemimpin bangsa ini sudah menjadikan tempat hiburan malam sebagai salah satu cara untuk menghabiskan waktunya.
Padahal, sebagai mahasiswa yang duduk di semester akhir, waktunya seharusnya lebih banyak digunakan membaca buku atau melakukan penelitian untuk mendukung kapasitasnya sebagai mahasiswa.
Bagi PSK, THM tentulah bukanlah tempat yang asing karena di situlah memang komunitas mereka dalam menjaring lelaki hidung belang. THM dan PSK memang ibarat dua sisi mata uang.
Jangan salahkan jika ada publik yang berasumsi bahwa mahasiswa saat ini tidak lagi seheboh dengan mahasiswa yang dulu berjuang membebaskan negeri ini. Mahasiswa saat ini sudah lebih banyak memikirkan diri sendiri ketimbang berpikir untuk bangsa.
Semoga saja oknum mahasiswa yang diberitakan Tribun Timur tidak mewakili prototipe mahasiswa masa kini, tetapi yang bersangkutan hanyalah anak adam yang sedang khilaf.
Kamis, 31 Juli 2008
Lurah Alumni STPDN Menggemaskan
Perilaku kekerasan ternyata masih akrab dengan mereka yang berstempel STPDN. Belum hilang dari ingatan betapa mengerikannya perlakuan mahasiswa STPDN terhadap juniornya, muncul lagi berita yang tak kalah mengenaskannya dari sebuah kota yang terletak sekitar 150 kilometer dari Makassar.
Kalau di kampus STPDN yang jadi korban kekerasan adalah mahasiswa baru, maka pada peristiwa di Bulukumba yang jadi korban justru wartawan yang sedang menjalankan tugasnya meliput pembagian beras miskin (raskin).
Bagaimana bisa pemerintah memproduksi dan memelihara calon pemimpin seperti itu. Apa yang diharapkan dari seorang pemimpin berperilaku barbar? Masihkah kita bisa berharap negeri ini akan menjadi makmur dan sejahtera jika pemimpin tempramental tetap menjadi pengambil keputusan di lembaga pemerintah tingkat terbawah?
Rupanya, kekerasan masih menjadi paham yang terus melekat di benak alumni STPDN sebagai cara terbaik untuk menyelesaikan setiap masalah. Kekerasan seolah menjadi merk paten bagi mereka.
Jika perilaku tidak simpati aparat pemerintah terbawah ini tetap dibiarkan dan tidak segera diakhiri maka tunggulah wibawa pemerintah jatuh sampai di titik nadir. Wibawa itu akan tenggelam tak berbekas di telapak kaki rakyat yang sudah makin muak.
Sudah tak terbilang lagi rangkaian kekecewaan rakyat. Mulai dari perilaku tak bersahabat aparat selaku pelayan rakyat hingga kebiasaan yang begesekan dengan perilaku korup yang tetap terpelihara. Perilaku yang diduga menjadi sumber keberangan sang lurah sehingga menonjok wartawan yang sedang bertugas.
Bupati Bulukumba sebagai atasan langsung Lurah Loka seharusnya bertindak tegas. Pencopotan mungkin cara terbaik untuk mengatasi aparatnya yang mengedepankan sikap premanisme sebagai cara untuk menyelesaikan masalah.
Memang Bupati perlu memiliki keberanian ekstra untuk bertindak tegas karena dikabarkan lurah arogan itu anak seorang petinggi. Status sosial itulah rupanya yang menjadikannya semakin arogan.
Apapun langkah yang akan diambil Bupati Bulukumba terhadap bawahannya yang gemar menganiya tetap saja menarik ditunggu.
Kalau di kampus STPDN yang jadi korban kekerasan adalah mahasiswa baru, maka pada peristiwa di Bulukumba yang jadi korban justru wartawan yang sedang menjalankan tugasnya meliput pembagian beras miskin (raskin).
Bagaimana bisa pemerintah memproduksi dan memelihara calon pemimpin seperti itu. Apa yang diharapkan dari seorang pemimpin berperilaku barbar? Masihkah kita bisa berharap negeri ini akan menjadi makmur dan sejahtera jika pemimpin tempramental tetap menjadi pengambil keputusan di lembaga pemerintah tingkat terbawah?
Rupanya, kekerasan masih menjadi paham yang terus melekat di benak alumni STPDN sebagai cara terbaik untuk menyelesaikan setiap masalah. Kekerasan seolah menjadi merk paten bagi mereka.
Jika perilaku tidak simpati aparat pemerintah terbawah ini tetap dibiarkan dan tidak segera diakhiri maka tunggulah wibawa pemerintah jatuh sampai di titik nadir. Wibawa itu akan tenggelam tak berbekas di telapak kaki rakyat yang sudah makin muak.
Sudah tak terbilang lagi rangkaian kekecewaan rakyat. Mulai dari perilaku tak bersahabat aparat selaku pelayan rakyat hingga kebiasaan yang begesekan dengan perilaku korup yang tetap terpelihara. Perilaku yang diduga menjadi sumber keberangan sang lurah sehingga menonjok wartawan yang sedang bertugas.
Bupati Bulukumba sebagai atasan langsung Lurah Loka seharusnya bertindak tegas. Pencopotan mungkin cara terbaik untuk mengatasi aparatnya yang mengedepankan sikap premanisme sebagai cara untuk menyelesaikan masalah.
Memang Bupati perlu memiliki keberanian ekstra untuk bertindak tegas karena dikabarkan lurah arogan itu anak seorang petinggi. Status sosial itulah rupanya yang menjadikannya semakin arogan.
Apapun langkah yang akan diambil Bupati Bulukumba terhadap bawahannya yang gemar menganiya tetap saja menarik ditunggu.
Rabu, 30 Juli 2008
Pendidikan Gratis Masih Sebatas Janji
Tekad Syahrul Yasin Limpo dan Agus Arifin Nu’mang untuk mewujudkan janji kampanyenya memberikan pendidikan gratis dan kesehatan gratis bagi masyarakat Sulsel membutuhkan kerja keras dan sinergisitas dengan unsur terkait.
Tahun ajaranbaru 2008-2009 sesungguhnya menjadi batu ujian awal untuk membuktikan tekad itu. Belum lagi janji politik itu hilang dari ingatan, rangkaian keluhan bernada makian langsung membuncah dan terekspos secara transparan di media.
Tidak sedikit orang tua yang berkeluh kesah karena tingginya biaya yang harus dikeluarkan untuk memasukkan anaknya ke sekolah sebagai siswa baru. Semua keluhan bermuara pada sikap dan keputusan yang diambil Sang Kepala Sekolah.
Salahkah orangtua siswa baru jika mengeluh? Rasanya tidak, karena biaya sekolah bagi siswa yang baru memang masih terasa mencekik padahal, ini merupakan tahun pertama untuk membuktikan janji kampanye Syahrul.
Wanti-wanti untuk menindak kepala sekolah yang nekad melakukan pungutan memang membuat banyak kepala sekolah harus menahan diri untuk tidak melakukan kebiasaan lamanya mencari peluang keuntungan dari orangtua siswa baru masuk. Namun tetap saja ada yang sangat berani mencoba bermain dengan berbagai dalih klasik yang justru membuat masyarakat makin geram.
Yang dibutuhkan sebenarnya adalah bukan bagaimana menindak Sang Kepala Sekolah selaku aktor dari maraknya pungutan di sekolah-sekolah, tetapi yang perlu dicari dan dibasmi sesungguhnya adalah sutradara yang menyebabkan sang aktor harus berjibaku dan nekad menantang risiko asal setorannya tetap aman.
Benarkah ada upeti yang wajib mereka setor ke orang tertentu untuk mengamankan jabatan mereka sebagai kepala sekolah? Sulit memang untuk membuktikannya karena selain kepala sekolah tak mau berbicara secara terbuka, setoran itu pun konon tak ada bukti tanda terimanya.
Pertanyaannya sekarang adalah dari mana Pak Gubernur Syahrul akan memulai melakukan pembenahan untuk menciptakan pendidikan gratis di Sulsel??? Sebagai pemimpin yang mengklaim diri sebagai PEMIMPIN CERDAS saat kampanye pilkada lalu tentulah pertanyaan ini tidak perlu terlalu dibiarkan mengambang.
Menarik ditunggu kiprah dan gebrakan CERDAS dan beradab karena pembuktian untuk itu masih harus ditunggu tahun depan saat sekolah membuka penerimaan siswa baru lagi.
Tekad Syahrul Yasin Limpo dan Agus Arifin Nu’mang untuk mewujudkan janji kampanyenya memberikan pendidikan gratis dan kesehatan gratis bagi masyarakat Sulsel membutuhkan kerja keras dan sinergisitas dengan unsur terkait.
Tahun ajaranbaru 2008-2009 sesungguhnya menjadi batu ujian awal untuk membuktikan tekad itu. Belum lagi janji politik itu hilang dari ingatan, rangkaian keluhan bernada makian langsung membuncah dan terekspos secara transparan di media.
Tidak sedikit orang tua yang berkeluh kesah karena tingginya biaya yang harus dikeluarkan untuk memasukkan anaknya ke sekolah sebagai siswa baru. Semua keluhan bermuara pada sikap dan keputusan yang diambil Sang Kepala Sekolah.
Salahkah orangtua siswa baru jika mengeluh? Rasanya tidak, karena biaya sekolah bagi siswa yang baru memang masih terasa mencekik padahal, ini merupakan tahun pertama untuk membuktikan janji kampanye Syahrul.
Wanti-wanti untuk menindak kepala sekolah yang nekad melakukan pungutan memang membuat banyak kepala sekolah harus menahan diri untuk tidak melakukan kebiasaan lamanya mencari peluang keuntungan dari orangtua siswa baru masuk. Namun tetap saja ada yang sangat berani mencoba bermain dengan berbagai dalih klasik yang justru membuat masyarakat makin geram.
Yang dibutuhkan sebenarnya adalah bukan bagaimana menindak Sang Kepala Sekolah selaku aktor dari maraknya pungutan di sekolah-sekolah, tetapi yang perlu dicari dan dibasmi sesungguhnya adalah sutradara yang menyebabkan sang aktor harus berjibaku dan nekad menantang risiko asal setorannya tetap aman.
Benarkah ada upeti yang wajib mereka setor ke orang tertentu untuk mengamankan jabatan mereka sebagai kepala sekolah? Sulit memang untuk membuktikannya karena selain kepala sekolah tak mau berbicara secara terbuka, setoran itu pun konon tak ada bukti tanda terimanya.
Pertanyaannya sekarang adalah dari mana Pak Gubernur Syahrul akan memulai melakukan pembenahan untuk menciptakan pendidikan gratis di Sulsel??? Sebagai pemimpin yang mengklaim diri sebagai PEMIMPIN CERDAS saat kampanye pilkada lalu tentulah pertanyaan ini tidak perlu terlalu dibiarkan mengambang.
Menarik ditunggu kiprah dan gebrakan CERDAS dan beradab karena pembuktian untuk itu masih harus ditunggu tahun depan saat sekolah membuka penerimaan siswa baru lagi.
Langganan:
Postingan (Atom)
