Lurah Alumni STPDN Menggemaskan

Perilaku kekerasan ternyata masih akrab dengan mereka yang berstempel STPDN. Belum hilang dari ingatan betapa mengerikannya perlakuan mahasiswa STPDN terhadap juniornya, muncul lagi berita yang tak kalah mengenaskannya dari sebuah kota yang terletak sekitar 150 kilometer dari Makassar.
Kalau di kampus STPDN yang jadi korban kekerasan adalah mahasiswa baru, maka pada peristiwa di Bulukumba yang jadi korban justru wartawan yang sedang menjalankan tugasnya meliput pembagian beras miskin (raskin).
Bagaimana bisa pemerintah memproduksi dan memelihara calon pemimpin seperti itu. Apa yang diharapkan dari seorang pemimpin berperilaku barbar? Masihkah kita bisa berharap negeri ini akan menjadi makmur dan sejahtera jika pemimpin tempramental tetap menjadi pengambil keputusan di lembaga pemerintah tingkat terbawah?
Rupanya, kekerasan masih menjadi paham yang terus melekat di benak alumni STPDN sebagai cara terbaik untuk menyelesaikan setiap masalah. Kekerasan seolah menjadi merk paten bagi mereka.
Jika perilaku tidak simpati aparat pemerintah terbawah ini tetap dibiarkan dan tidak segera diakhiri maka tunggulah wibawa pemerintah jatuh sampai di titik nadir. Wibawa itu akan tenggelam tak berbekas di telapak kaki rakyat yang sudah makin muak.
Sudah tak terbilang lagi rangkaian kekecewaan rakyat. Mulai dari perilaku tak bersahabat aparat selaku pelayan rakyat hingga kebiasaan yang begesekan dengan perilaku korup yang tetap terpelihara. Perilaku yang diduga menjadi sumber keberangan sang lurah sehingga menonjok wartawan yang sedang bertugas.
Bupati Bulukumba sebagai atasan langsung Lurah Loka seharusnya bertindak tegas. Pencopotan mungkin cara terbaik untuk mengatasi aparatnya yang mengedepankan sikap premanisme sebagai cara untuk menyelesaikan masalah.
Memang Bupati perlu memiliki keberanian ekstra untuk bertindak tegas karena dikabarkan lurah arogan itu anak seorang petinggi. Status sosial itulah rupanya yang menjadikannya semakin arogan.
Apapun langkah yang akan diambil Bupati Bulukumba terhadap bawahannya yang gemar menganiya tetap saja menarik ditunggu.

Pendidikan Gratis Masih Sebatas Janji

Tekad Syahrul Yasin Limpo dan Agus Arifin Nu’mang untuk mewujudkan janji kampanyenya memberikan pendidikan gratis dan kesehatan gratis bagi masyarakat Sulsel membutuhkan kerja keras dan sinergisitas dengan unsur terkait.
Tahun ajaranbaru 2008-2009 sesungguhnya menjadi batu ujian awal untuk membuktikan tekad itu. Belum lagi janji politik itu hilang dari ingatan, rangkaian keluhan bernada makian langsung membuncah dan terekspos secara transparan di media.
Tidak sedikit orang tua yang berkeluh kesah karena tingginya biaya yang harus dikeluarkan untuk memasukkan anaknya ke sekolah sebagai siswa baru. Semua keluhan bermuara pada sikap dan keputusan yang diambil Sang Kepala Sekolah.
Salahkah orangtua siswa baru jika mengeluh? Rasanya tidak, karena biaya sekolah bagi siswa yang baru memang masih terasa mencekik padahal, ini merupakan tahun pertama untuk membuktikan janji kampanye Syahrul.
Wanti-wanti untuk menindak kepala sekolah yang nekad melakukan pungutan memang membuat banyak kepala sekolah harus menahan diri untuk tidak melakukan kebiasaan lamanya mencari peluang keuntungan dari orangtua siswa baru masuk. Namun tetap saja ada yang sangat berani mencoba bermain dengan berbagai dalih klasik yang justru membuat masyarakat makin geram.
Yang dibutuhkan sebenarnya adalah bukan bagaimana menindak Sang Kepala Sekolah selaku aktor dari maraknya pungutan di sekolah-sekolah, tetapi yang perlu dicari dan dibasmi sesungguhnya adalah sutradara yang menyebabkan sang aktor harus berjibaku dan nekad menantang risiko asal setorannya tetap aman.
Benarkah ada upeti yang wajib mereka setor ke orang tertentu untuk mengamankan jabatan mereka sebagai kepala sekolah? Sulit memang untuk membuktikannya karena selain kepala sekolah tak mau berbicara secara terbuka, setoran itu pun konon tak ada bukti tanda terimanya.
Pertanyaannya sekarang adalah dari mana Pak Gubernur Syahrul akan memulai melakukan pembenahan untuk menciptakan pendidikan gratis di Sulsel??? Sebagai pemimpin yang mengklaim diri sebagai PEMIMPIN CERDAS saat kampanye pilkada lalu tentulah pertanyaan ini tidak perlu terlalu dibiarkan mengambang.
Menarik ditunggu kiprah dan gebrakan CERDAS dan beradab karena pembuktian untuk itu masih harus ditunggu tahun depan saat sekolah membuka penerimaan siswa baru lagi.